Dijanjikan Bekerja ke Luar Negeri, Warga Diduga Jadi Sasaran Perekrutan Ilegal, Polda Jabar Ungkap 22 Kasus TPPO

Penulis: Admin Utama
•
Diterbitkan: 20/11/2026 09:39 WIB
•
Dibaca: 56 kali
Dijanjikan Bekerja ke Luar Negeri, Warga Diduga Jadi Sasaran Perekrutan Ilegal, Polda Jabar Ungkap 22 Kasus TPPO
BANDUNG, CYBERNUSNTARA1.COM – Tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming memperoleh penghasilan lebih baik masih menjadi salah satu celah yan...

BANDUNG, CYBERNUSANTARA1.COM – Tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming memperoleh penghasilan lebih baik masih menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal.

Praktik tersebut bukan hanya berpotensi merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang mengancam keselamatan, kebebasan, bahkan masa depan para korbannya.

Di tengah persoalan tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menunjukkan langkah konkret dalam penegakan hukum. Dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jumat (20/11/2026), kepolisian mengungkap perkembangan penanganan 22 laporan polisi terkait dugaan TPPO dengan total 46 orang tercatat sebagai korban.

Dari jumlah tersebut, korban terdiri atas 17 perempuan dewasa, 23 laki-laki dewasa, dan enam anak perempuan. Polda Jabar menyampaikan bahwa dua perkara masih dalam tahap penyelidikan, sementara 20 perkara telah memasuki tahap penyidikan.

Pengungkapan ini menjadi gambaran bahwa praktik perekrutan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya mereka yang ingin bekerja ke luar negeri, harus lebih berhati-hati terhadap tawaran yang tidak jelas legalitas dan proses penempatannya.

Dua Perkara Perekrutan Pekerja Migran Menjadi Perhatian

Dalam pemaparan kasus, Polda Jabar menjelaskan dua perkara yang melibatkan dugaan perekrutan calon pekerja migran untuk ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri.

Pada perkara pertama, seorang perempuan berinisial NS diduga merekrut seorang calon pekerja migran berinisial S, warga Kabupaten Bandung, dengan rencana penempatan di Irak. Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap dugaan adanya pengurusan sejumlah dokumen keberangkatan, termasuk pemeriksaan kesehatan, visa, dan paspor, dengan biaya yang disebut mencapai Rp8,5 juta untuk setiap calon pekerja yang direkrut.

Sementara itu, dalam perkara kedua, seorang terduga perekrut berinisial SL diduga menawarkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di Dubai dan Oman kepada tiga orang calon pekerja migran berinisial Y, T, dan SN.

Ketiganya berasal dari wilayah Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers, terdapat dugaan biaya perekrutan sebesar Rp4 juta untuk setiap orang.

Dalam perkara tersebut, ketiga calon pekerja migran akhirnya tidak berangkat setelah salah seorang di antaranya kehilangan tiket perjalanan sehingga keberangkatan dibatalkan. SL disebut telah ditahan di Rutan Tahti Polda Jabar sejak 13 Oktober 2026.

Penyidik juga telah memeriksa delapan saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain paspor, kartu identitas, telepon genggam, tiket pesawat, dan dokumen visa.

Seluruh dugaan perbuatan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

Polda Jabar Tidak Hanya Mengungkap, tetapi Juga Mengedepankan Pencegahan

Upaya Polda Jabar tidak berhenti pada penindakan. Kepolisian juga melakukan langkah pencegahan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam periode 13 hingga 19 November 2026, Polda Jabar melaksanakan 147 kegiatan sosialisasi dengan menjangkau sebanyak 3.306 orang.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang, khususnya yang berkedok penawaran pekerjaan ke luar negeri.

Keberhasilan mengungkap puluhan laporan dugaan TPPO sekaligus pelaksanaan ratusan kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan dua pendekatan yang berjalan beriringan, yakni penegakan hukum dan pencegahan.

Pesan Edukasi Polda Jabar: Jangan Mudah Tergiur Tawaran Kerja ke Luar Negeri

Melalui pengungkapan kasus tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji besar, proses cepat, atau persyaratan yang terlalu mudah.

Calon pekerja migran dan keluarganya perlu melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menerima tawaran pekerjaan.

Pertama, pastikan perusahaan atau pihak yang melakukan perekrutan memiliki legalitas dan kewenangan sesuai ketentuan penempatan pekerja migran Indonesia.

Kedua, periksa kejelasan negara tujuan, jenis pekerjaan, identitas pemberi kerja, besaran gaji, serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Ketiga, pastikan seluruh dokumen perjalanan dan dokumen ketenagakerjaan diproses melalui mekanisme resmi. Jangan menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitas maupun kewenangannya.

Keempat, jangan mudah tergiur tawaran keberangkatan cepat tanpa prosedur yang jelas. Proses penempatan pekerja migran harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, libatkan keluarga dalam setiap keputusan. Pastikan keluarga mengetahui identitas perekrut, perusahaan penempatan, negara tujuan, alamat tempat bekerja, serta jadwal keberangkatan.

Apabila menemukan tawaran pekerjaan yang mencurigakan atau dugaan praktik perekrutan ilegal, masyarakat diimbau untuk mencari informasi melalui instansi berwenang dan melaporkannya kepada kepolisian.

Perlindungan Pekerja Migran Membutuhkan Kepedulian Bersama

Pengungkapan 22 laporan dugaan TPPO oleh Polda Jabar menjadi pengingat bahwa masyarakat pencari kerja membutuhkan perlindungan dari praktik perekrutan yang berpotensi mengeksploitasi mereka.

Pekerjaan di luar negeri seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru menjadi pintu masuk menuju perdagangan orang.

Karena itu, keberhasilan aparat dalam mengungkap dugaan tindak pidana harus diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Keluarga, pemerintah daerah, lingkungan masyarakat, dan media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri.

Masyarakat jangan menunggu menjadi korban untuk memahami bahaya TPPO. Mengenali modus perekrutan ilegal sejak awal merupakan salah satu langkah penting untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat.

TAG TERKAIT: