BANDUNG | CYBERNUSANTARA1.COM – Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Balai Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), kembali diwarnai ajakan memperkuat 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun, di balik berbagai seruan dan komitmen tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar: sejauh mana program PKK benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan keluarga di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat?
Pemerintah Kota Bandung melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asep Cucu Cahyadi, menegaskan pentingnya peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Ia berharap kader PKK tidak hanya aktif menjalankan kegiatan organisasi, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga.
Pernyataan tersebut tentu menjadi harapan penting. Sebab, setelah lebih dari lima dekade perjalanan gerakan PKK, masyarakat tentu tidak cukup hanya disuguhi laporan kegiatan, pertemuan, pelatihan, maupun peringatan tahunan. Yang jauh lebih penting adalah hasil konkret dari program yang selama ini dijalankan.
Jangan Hanya Menghitung Kegiatan, Ukur Perubahan di Masyarakat
Sepuluh Program Pokok PKK mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup hingga perencanaan sehat.
Cakupan program tersebut sangat luas dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, luasnya cakupan program juga menuntut sistem pelaksanaan dan evaluasi yang serius. Pemerintah bersama TP PKK Kota Bandung perlu mampu menjelaskan indikator keberhasilan setiap program.
Misalnya, apakah program kesehatan keluarga telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak? Apakah pemberdayaan ekonomi rumah tangga benar-benar meningkatkan pendapatan keluarga? Seberapa jauh program ketahanan pangan membantu keluarga menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok?
Begitu pula dengan program pendidikan, kebersihan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Apakah terdapat perubahan terukur di tingkat kelurahan, RW, hingga kelompok Dasawisma?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk pengabaian terhadap kerja para kader, melainkan bagian dari kontrol publik agar program pemberdayaan tidak berhenti pada aktivitas administratif dan seremonial.
Jaringan Besar Harus Diikuti Hasil yang Terukur
Ketua TP PKK Kota Bandung, Aryatri Benarto, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan tahunan PKK 2025 terdapat 91.600 lembaga kepengurusan TP PKK, 2.079.639 kelompok PKK, serta 6.364.671 kader di seluruh Indonesia.
Besarnya jaringan tersebut menunjukkan bahwa PKK memiliki potensi sosial yang sangat besar untuk mendorong pembangunan berbasis keluarga.
Namun, jumlah organisasi dan kader tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan. Banyaknya struktur kepengurusan harus diimbangi dengan kualitas program, kemampuan kader, ketepatan sasaran, serta evaluasi yang transparan.
Aryatri sendiri mengingatkan agar program PKK tidak berhenti pada tahap perencanaan maupun kegiatan seremonial, melainkan harus memiliki sasaran yang jelas dan dievaluasi secara berkala.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting yang semestinya ditindaklanjuti dengan publikasi capaian program secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sudah berhasil, apa yang belum tercapai, serta apa langkah perbaikannya.
Kader Jangan Hanya Dituntut, Dukungan Pemerintah Harus Nyata
Di sisi lain, keberhasilan PKK juga tidak seharusnya hanya dibebankan kepada para kader yang bekerja hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan Dasawisma.
Para kader membutuhkan dukungan nyata berupa peningkatan kapasitas, pelatihan yang relevan, fasilitas operasional, pendampingan, serta dukungan anggaran yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen Pemkot Bandung untuk mendukung PKK sebagai mitra strategis pembangunan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang jelas.
Kemitraan antara pemerintah dan PKK tidak boleh menjadi alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pelayanan publik kepada kader masyarakat. Pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan berjalan secara optimal.
HKG PKK Harus Menjadi Momentum Evaluasi, Bukan Sekadar Perayaan
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Samantha Dewi Erwan Setiawan, juga menegaskan bahwa keberhasilan gerakan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau kemeriahan peringatan, tetapi harus terlihat dari perubahan positif di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pesan tersebut sejalan dengan tantangan pembangunan keluarga saat ini.
Di tengah persoalan ekonomi rumah tangga, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pendidikan anak, hingga persoalan lingkungan perkotaan, PKK dituntut mampu menghadirkan program yang adaptif dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Karena itu, peringatan HKG PKK ke-54 semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, bukan hanya memperkuat komitmen melalui pidato dan kegiatan perayaan.
Publik berhak mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan, siapa yang menerima manfaat, bagaimana penggunaan dukungan anggarannya, serta apa indikator keberhasilannya.
Pada akhirnya, keberhasilan PKK bukan diukur dari seberapa meriah peringatannya, seberapa banyak kader yang hadir, atau seberapa panjang daftar program yang direncanakan.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika keluarga menjadi lebih sejahtera, anak-anak memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, ekonomi rumah tangga semakin kuat, lingkungan semakin bersih, serta masyarakat merasakan kehadiran program secara langsung.
Sebab, jika pembangunan keluarga menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045, maka hasilnya harus mulai terlihat dari keluarga-keluarga hari ini, bukan sekadar menjadi slogan dalam setiap peringatan tahunan.