Pedoman Pemberitaan Media Siber

Penulis: Admin Utama
•
Diterbitkan: 11/11/2026 16:39 WIB
•
Dibaca: 5 kali
Pedoman Pemberitaan Media Siber
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBERMEDIA CYBERNUSANTARA1.COMA. PENDAHULUANCYBERNUSANTARA1.COM merupakan media siber yang menjalankan kegiatan jurnalistik...

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

MEDIA CYBERNUSANTARA1.COM

A. PENDAHULUAN

CYBERNUSANTARA1.COM merupakan media siber yang menjalankan kegiatan jurnalistik dengan menjunjung tinggi kemerdekaan pers, kepentingan publik, akurasi informasi, keberimbangan, independensi, serta tanggung jawab sosial.

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di ruang digital, CYBERNUSANTARA1.COM berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran redaksi, wartawan, kontributor, koresponden, kepala biro, kepala perwakilan wilayah, dan pihak yang terlibat dalam proses produksi serta publikasi konten jurnalistik CYBERNUSANTARA1.COM.

Pedoman ini merupakan ketentuan internal redaksi dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan Kode Etik Jurnalistik maupun Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers.

B. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku terhadap seluruh produk jurnalistik yang diterbitkan melalui:

  1. Situs resmi CYBERNUSANTARA1.COM;
  2. Kanal berita digital yang dikelola oleh CYBERNUSANTARA1.COM;
  3. Konten multimedia berupa foto, video, audio, infografis, dan bentuk jurnalistik digital lainnya;
  4. Distribusi berita melalui media sosial dan platform digital resmi CYBERNUSANTARA1.COM.

C. VERIFIKASI DAN AKURASI BERITA

Setiap berita pada prinsipnya harus melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.

Informasi yang diperoleh dari sumber yang belum dapat diverifikasi harus diperlakukan secara hati-hati dan tidak disajikan sebagai fakta yang telah terbukti.

Berita yang dapat merugikan pihak lain wajib diupayakan verifikasi dan konfirmasi kepada pihak yang berkepentingan.

Redaksi wajib mengutamakan akurasi, keberimbangan, relevansi, dan kepentingan publik.

Informasi yang berasal dari media sosial, pesan berantai, akun anonim, atau sumber digital lainnya tidak secara otomatis dianggap sebagai fakta dan wajib diperiksa terlebih dahulu.

D. BERITA CEPAT DAN VERIFIKASI

Dalam keadaan tertentu, khususnya untuk berita yang memiliki nilai kepentingan publik dan membutuhkan kecepatan penyampaian, CYBERNUSANTARA1.COM dapat menerbitkan berita berdasarkan informasi awal yang tersedia.

Dalam kondisi tersebut:

  1. Redaksi wajib menjelaskan bahwa informasi masih dalam proses verifikasi apabila memang demikian;
  2. Redaksi wajib terus melakukan upaya verifikasi;
  3. Hasil verifikasi tambahan wajib diperbarui dalam berita;
  4. Apabila informasi awal terbukti tidak benar, redaksi wajib melakukan koreksi secara proporsional dan transparan.

Kecepatan pemberitaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip akurasi dan tanggung jawab jurnalistik.

E. ISI BUATAN PENGGUNA

CYBERNUSANTARA1.COM dapat menerima dan/atau menayangkan konten dari pengguna, seperti:

  1. Komentar;
  2. Tulisan masyarakat;
  3. Foto;
  4. Video;
  5. Informasi publik;
  6. Tanggapan atau laporan masyarakat.

Konten pengguna tidak secara otomatis merupakan produk jurnalistik redaksi.

Redaksi berhak melakukan moderasi, penyuntingan, penolakan, atau penghapusan terhadap konten pengguna yang mengandung informasi palsu, fitnah, ujaran kebencian, pornografi, ancaman, diskriminasi, pelanggaran hukum, atau materi lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

F. KOREKSI, RALAT, DAN HAK JAWAB

CYBERNUSANTARA1.COM menghormati hak jawab dan hak koreksi.

Setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan dapat mengajukan hak jawab atau koreksi kepada redaksi.

Hak jawab dan koreksi akan diproses secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kesalahan faktual dalam suatu berita, redaksi akan melakukan koreksi atau ralat.

Perubahan substansial terhadap berita akan diberi keterangan yang transparan sesuai kebutuhan.

Apabila kesalahan pemberitaan menimbulkan kerugian yang signifikan, redaksi dapat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. PENCABUTAN BERITA

CYBERNUSANTARA1.COM pada prinsipnya tidak menghapus berita yang telah dipublikasikan hanya karena adanya permintaan dari pihak tertentu.

Namun, pencabutan berita dapat dilakukan apabila:

  1. Berita mengandung kesalahan fatal;
  2. Berita melanggar Kode Etik Jurnalistik atau peraturan perundang-undangan;
  3. Terdapat alasan kepentingan publik yang kuat;
  4. Berdasarkan keputusan atau rekomendasi lembaga yang berwenang;
  5. Terdapat alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik dan hukum.

Apabila berita dicabut, redaksi akan menjelaskan alasan pencabutan sepanjang diperlukan untuk kepentingan transparansi kepada publik.

H. IKLAN DAN KONTEN KOMERSIAL

CYBERNUSANTARA1.COM membedakan secara tegas antara produk jurnalistik dengan konten komersial.

Konten berupa:

  1. Iklan;
  2. Advertorial;
  3. Sponsored content;
  4. Paid content;
  5. Endorsement;
  6. Kerja sama publikasi;

akan diberikan penanda yang jelas agar pembaca dapat membedakannya dari berita jurnalistik.

Pembayaran atau kerja sama komersial tidak boleh memengaruhi independensi redaksi dalam menghasilkan produk jurnalistik.

I. PRINSIP PRADUGA TAK BERSALAH

Dalam memberitakan perkara hukum, CYBERNUSANTARA1.COM menghormati asas praduga tak bersalah.

Seseorang yang masih dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau persidangan tidak akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana secara definitif sebelum terdapat dasar hukum yang sesuai.

Redaksi akan menggunakan istilah yang sesuai dengan status hukum seseorang, seperti terduga, terlapor, tersangka, terdakwa, atau terpidana, sesuai dengan fakta dan proses hukum yang berlaku.

J. PERLINDUNGAN IDENTITAS

CYBERNUSANTARA1.COM memperhatikan perlindungan identitas pihak-pihak yang rentan dalam pemberitaan.

Redaksi wajib memperhatikan ketentuan hukum dan etika dalam pemberitaan mengenai:

  1. Anak;
  2. Korban kejahatan seksual;
  3. Korban tindak pidana tertentu;
  4. Pihak yang rentan;
  5. Identitas pribadi yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik.

Informasi pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan pemberitaan tidak akan dipublikasikan secara sembarangan.

K. FOTO, VIDEO, DAN KONTEN DIGITAL

Penggunaan foto, video, rekaman suara, dokumen, infografis, dan materi digital lainnya harus memperhatikan:

  1. Akurasi;
  2. Konteks;
  3. Hak cipta;
  4. Hak privasi;
  5. Kepentingan publik;
  6. Sumber materi.

CYBERNUSANTARA1.COM tidak diperkenankan melakukan manipulasi materi visual atau audio yang dapat mengubah makna dan menyesatkan publik.

L. SUMBER INFORMASI

Redaksi wajib mencantumkan sumber informasi secara jelas sepanjang tidak terdapat alasan jurnalistik yang sah untuk melindungi identitas sumber.

Dalam kondisi tertentu, identitas sumber dapat dirahasiakan apabila perlindungan terhadap sumber diperlukan untuk kepentingan jurnalistik.

Penggunaan sumber anonim harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

M. KONTEN DARI MEDIA SOSIAL

CYBERNUSANTARA1.COM dapat menggunakan informasi yang berasal dari media sosial sebagai bahan pemberitaan dengan tetap melakukan pemeriksaan terhadap:

  1. Keaslian akun;
  2. Keaslian foto atau video;
  3. Waktu dan lokasi kejadian;
  4. Konteks informasi;
  5. Identitas sumber;
  6. Kebenaran informasi.

Unggahan media sosial tidak dianggap sebagai bukti kebenaran secara otomatis.

N. PLAGIARISME DAN ATRIBUSI

CYBERNUSANTARA1.COM menghormati hak cipta dan karya jurnalistik pihak lain.

Setiap penggunaan informasi, kutipan, foto, video, atau materi dari sumber lain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hak cipta dan mencantumkan atribusi yang sesuai.

Dilarang mengambil karya jurnalistik pihak lain secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri.

O. KONFLIK KEPENTINGAN

Wartawan dan redaksi wajib menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan.

Wartawan tidak boleh menggunakan profesinya untuk kepentingan pribadi, kelompok, politik, bisnis, atau kepentingan lain yang bertentangan dengan prinsip independensi jurnalistik.

P. LARANGAN SUAP DAN GRATIFIKASI

Wartawan dan jajaran redaksi CYBERNUSANTARA1.COM dilarang menerima suap atau imbalan yang bertujuan memengaruhi isi pemberitaan.

Pemberian fasilitas, hadiah, uang, atau bentuk keuntungan lainnya harus dipertimbangkan secara etis agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu independensi jurnalistik.

Q. KEAMANAN DAN PRIVASI DIGITAL

CYBERNUSANTARA1.COM berupaya menjaga keamanan data, komunikasi, dan informasi yang diperoleh dalam proses jurnalistik.

Data pribadi narasumber, informan, dan pihak lain tidak akan disebarluaskan apabila tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

R. KOMENTAR DAN INTERAKSI PUBLIK

CYBERNUSANTARA1.COM memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan komentar dan tanggapan.

Namun, redaksi berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang:

  1. Mengandung fitnah;
  2. Mengandung ujaran kebencian;
  3. Mengandung ancaman;
  4. Mengandung pornografi;
  5. Mengandung diskriminasi;
  6. Menyebarkan informasi palsu;
  7. Melanggar hukum;
  8. Mengandung spam;
  9. Tidak berkaitan dengan substansi pemberitaan.

S. KEPENTINGAN PUBLIK

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, CYBERNUSANTARA1.COM mengutamakan kepentingan publik.

Pemberitaan harus mempertimbangkan manfaat informasi bagi masyarakat serta dampak yang mungkin timbul terhadap individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Kepentingan publik tidak boleh disamakan dengan sekadar keingintahuan publik.

T. MEKANISME PENGADUAN

Masyarakat, narasumber, lembaga, atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan CYBERNUSANTARA1.COM dapat menyampaikan pengaduan kepada redaksi melalui kontak resmi yang tersedia di website.

Pengaduan sebaiknya disertai:

  1. Nama dan identitas pengadu;
  2. Judul berita yang dipersoalkan;
  3. Tanggal publikasi;
  4. Alasan keberatan;
  5. Bagian berita yang dianggap bermasalah;
  6. Data atau dokumen pendukung;
  7. Permintaan penyelesaian yang jelas.

Redaksi akan memeriksa pengaduan berdasarkan fakta, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

U. TANGGUNG JAWAB REDAKSI

Seluruh produk jurnalistik yang diterbitkan melalui CYBERNUSANTARA1.COM merupakan tanggung jawab redaksi sesuai dengan ketentuan hukum dan etika jurnalistik.

Redaksi bertanggung jawab menjaga:

  1. Akurasi;
  2. Independensi;
  3. Keberimbangan;
  4. Profesionalitas;
  5. Transparansi;
  6. Kepentingan publik;
  7. Kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Pelanggaran terhadap pedoman ini akan ditangani melalui mekanisme internal redaksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

Pedoman Pemberitaan Media Siber CYBERNUSANTARA1.COM disusun sebagai pedoman internal dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di ruang digital.

CYBERNUSANTARA1.COM berkomitmen menjadi media yang independen, akurat, berimbang, profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, CYBERNUSANTARA1.COM berpedoman pada:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Kode Etik Jurnalistik;
  3. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers;
  4. Peraturan dan pedoman Dewan Pers lainnya yang relevan;
  5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.


CYBERNUSANTARA1.COM

INDEPENDEN â€ĸ AKURAT â€ĸ BERIMBANG â€ĸ PROFESIONAL â€ĸ BERTANGGUNG JAWAB

BERITA TERKAIT

Umum

Tentang Kami

1 week ago
Umum

Hak Jawab & Hak Koreksi

1 week ago