Pemkot Bandung Gaungkan Antikorupsi, Publik Menanti Bukti: Integritas ASN Diuji dalam Pelayanan Publik

Penulis: Admin Utama
•
Diterbitkan: 11/11/2026 07:43 WIB
•
Dibaca: 130 kali
Pemkot Bandung Gaungkan Antikorupsi, Publik Menanti Bukti: Integritas ASN Diuji dalam Pelayanan Publik
BANDUNG | CYBERNUSANTARA1.COM – Seruan pemberantasan korupsi kembali digaungkan Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat Daerah menjelang peringata...

BANDUNG | CYBERNUSANTARA1.COM – Seruan pemberantasan korupsi kembali digaungkan Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat Daerah menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026.

Namun, di tengah kampanye membangun pemerintahan bersih, tantangan sesungguhnya bukan terletak pada seberapa lantang slogan antikorupsi disampaikan, melainkan sejauh mana integritas benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui semangat "Berantas Korupsi untuk Negeri" dengan pesan utama "Integritas untuk Bandung. Jaga Amanah, Kawal Pelayanan Publik", Pemkot Bandung mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk memperkuat budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan tersebut disampaikan Inspektorat Daerah Kota Bandung pada Rabu (11/11/2026), sebagai bagian dari kampanye menyambut HAKORDIA yang diperingati setiap 9 Desember.

Inspektorat menekankan tiga sikap utama yang harus dimiliki ASN, yakni menolak suap, menolak gratifikasi, serta berani melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan.

Pesan tersebut tentu penting. Namun, publik juga memiliki hak untuk mengukur keberhasilan komitmen antikorupsi melalui perubahan nyata dalam birokrasi, bukan sebatas kampanye tahunan.

Integritas Jangan Berhenti pada Slogan

Persoalan korupsi dalam birokrasi tidak selalu harus dipahami hanya dalam bentuk penyalahgunaan anggaran berskala besar. Praktik pemberian imbalan, pungutan tidak semestinya, penyalahgunaan kewenangan, hingga pelayanan yang tidak transparan juga menjadi persoalan yang harus diawasi.

Karena itu, integritas ASN semestinya terlihat dari hal-hal sederhana yang langsung dirasakan masyarakat.

Mulai dari kepastian biaya pelayanan, keterbukaan persyaratan administrasi, kedisiplinan menjalankan antrean, hingga tidak adanya perlakuan istimewa kepada pihak tertentu karena hubungan pribadi maupun pemberian tertentu.

Apabila masyarakat masih dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur, biaya yang tidak transparan, atau pelayanan yang diskriminatif, maka kampanye integritas perlu dievaluasi secara serius.

Sebab, ukuran pemerintahan bersih bukan hanya keberadaan aturan dan imbauan, melainkan konsistensi seluruh aparatur dalam menjalankan kewenangannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Inspektorat Jangan Hanya Mengimbau, Pengawasan Harus Terukur

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kota Bandung memiliki posisi strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, kampanye antikorupsi idealnya diikuti dengan pengawasan yang terukur, pemeriksaan terhadap potensi penyimpangan, serta evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Publik juga patut mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana pengaduan masyarakat ditangani, berapa banyak laporan yang ditindaklanjuti, bagaimana hasil pemeriksaannya, dan apakah terdapat perbaikan sistem setelah ditemukan pelanggaran.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan internal pemerintah.

Jangan sampai masyarakat sudah berani melaporkan dugaan penyimpangan, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganannya.

Kanal Pengaduan Harus Menjadi Instrumen Perubahan

Pemkot Bandung turut mendorong masyarakat memanfaatkan sejumlah saluran pengaduan resmi, di antaranya SP4N-LAPOR!, Whistleblowing System (WBS) Kota Bandung, serta media elektronik resmi lainnya.

Keberadaan kanal pengaduan merupakan langkah penting untuk membuka partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, tersedianya saluran pengaduan saja belum cukup. Pemerintah juga harus memastikan laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diberikan respons yang jelas sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, jaminan kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan pengaduan dengan iktikad baik perlu menjadi perhatian.

Tanpa tindak lanjut yang jelas, kanal pengaduan berisiko hanya menjadi fasilitas administratif yang belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

HAKORDIA 2026 Menjadi Momentum Pembuktian

Melalui semangat "Sauyunan Ngajaga Bandung", Pemkot Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah praktik korupsi dan membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Akan tetapi, tanggung jawab utama membangun birokrasi bersih tetap berada pada penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kewajiban mengelola pelayanan serta anggaran publik.

Masyarakat memang harus berani menolak suap dan melaporkan dugaan penyimpangan. Namun, pemerintah juga harus menunjukkan ketegasan dalam menindaklanjuti setiap laporan yang terbukti memiliki dasar.

HAKORDIA 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai agenda seremonial, pemasangan spanduk, atau penyampaian slogan antikorupsi. Momentum ini perlu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sistem pelayanan, memperkuat pengawasan, dan membangun keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pada akhirnya, integritas pemerintahan tidak diukur dari banyaknya pesan antikorupsi yang disampaikan, tetapi dari keberanian memperbaiki sistem, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menindak setiap pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum.

Pertanyaan mendasarnya: sudah sejauh mana masyarakat Kota Bandung merasakan pelayanan publik yang bersih, transparan, bebas pungutan liar, dan tidak diskriminatif?

Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan. Kepercayaan lahir dari pelayanan yang jujur, pengawasan yang efektif, dan penegakan aturan tanpa pandang bulu.

Integritas untuk Bandung bukan sekadar janji. Ia harus hadir dalam setiap tindakan dan keputusan penyelenggara pemerintahan.

TAG TERKAIT: