Pendataan Anak Tidak Sekolah di Bandung Baru 32 Persen, Target Tuntas 2029 Jangan Berhenti di Atas Kertas

Penulis: Admin Utama
•
Diterbitkan: 12/11/2026 06:12 WIB
•
Dibaca: 74 kali
Pendataan Anak Tidak Sekolah di Bandung Baru 32 Persen, Target Tuntas 2029 Jangan Berhenti di Atas Kertas
BANDUNG | CYBERNUSANTARA1.COM – Pemerintah Kota Bandung menargetkan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat dituntaskan sepenuhnya pada 2029. Namun,...

BANDUNG | CYBERNUSANTARA1.COM – Pemerintah Kota Bandung menargetkan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat dituntaskan sepenuhnya pada 2029. Namun, ambisi tersebut menghadapi tantangan serius. Proses pendataan yang menjadi fondasi utama penanganan ATS dilaporkan baru mencapai sekitar 32 persen.

Kondisi ini menjadi catatan penting. Sebab, keberhasilan mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan tidak cukup diukur melalui rapat koordinasi, penyusunan program, maupun target administratif. Pemerintah harus memastikan setiap anak yang kehilangan akses pendidikan benar-benar ditemukan, diketahui penyebabnya, dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan kondisi keluarganya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bandung yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Bandung di Aula Wyata Guna, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu melibatkan lintas perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat, serta kepala seksi kesejahteraan sosial (Kasi Kesos) kelurahan se-Kota Bandung.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron.

Pendataan 32 Persen Menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, mengapresiasi keterlibatan aparatur kecamatan dan kelurahan dalam upaya menekan angka anak tidak sekolah.

Menurutnya, petugas kewilayahan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kondisi geografis, karakteristik masyarakat, hingga proses pendataan langsung dari rumah ke rumah membutuhkan tenaga dan dukungan yang memadai.

Ia menilai, keberhasilan program penanganan ATS sangat bergantung pada kekuatan koordinasi antara pemerintah kota dengan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Meski demikian, capaian pendataan yang baru sekitar 32 persen patut menjadi perhatian serius. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pemerintah dapat memastikan seluruh anak yang membutuhkan intervensi telah teridentifikasi.

Di sinilah pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka: 32 persen tersebut merupakan capaian pendataan terhadap seluruh sasaran, verifikasi data, atau proses pemutakhiran data ATS?

Kejelasan indikator menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kemajuan program dan bagaimana target penyelesaian hingga 2029 akan dicapai.

Tanpa ukuran capaian yang transparan, target penuntasan berisiko hanya menjadi angka perencanaan yang sulit dievaluasi.

Jangan Sampai Data ABS Menyesatkan Kebijakan

Persoalan lain yang mendapat sorotan adalah keakuratan data di tingkat kewilayahan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, mengingatkan adanya potensi under-reporting, yakni kondisi ketika jumlah persoalan yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan kenyataan di lapangan.

Ia menilai pola pelaporan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat menyebabkan pemerintah keliru dalam menentukan kebijakan dan intervensi.

Fenomena yang kerap disebut sebagai pola Asal Bapak Senang (ABS) harus dihindari, terutama dalam pendataan persoalan sosial dan pendidikan.

Sebab, laporan administratif yang terlihat baik belum tentu menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya.

Jika data anak tidak sekolah tidak akurat, pemerintah berpotensi gagal menemukan kelompok anak yang paling membutuhkan bantuan. Akibatnya, anggaran dan program yang disiapkan tidak selalu menyentuh akar persoalan.

Persoalan ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari laporan angka, tetapi harus diuji melalui perubahan nyata di tengah masyarakat.

Anak Tidak Sekolah Bukan Sekadar Persoalan Dinas Pendidikan

Penanganan ATS tidak bisa disederhanakan sebagai tanggung jawab Dinas Pendidikan semata.

Di balik seorang anak yang berhenti sekolah, terdapat kemungkinan persoalan ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, kurangnya motivasi, kondisi sosial, persoalan keluarga, hingga faktor lingkungan.

Karena itu, intervensi harus dilakukan berdasarkan penyebab masing-masing kasus.

Iman menjelaskan pentingnya membedakan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Penanganan harus disesuaikan dengan karakteristik masalah yang dihadapi anak dan keluarganya.

Jika penyebabnya adalah ketidakmampuan ekonomi, solusi tidak cukup hanya dengan memberikan motivasi. Pemerintah perlu menghubungkan keluarga dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Jika penyebabnya berkaitan dengan persoalan keluarga atau kondisi sosial, diperlukan pendampingan lintas sektor.

Sementara itu, apabila anak kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan, pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan anak perlu dipertimbangkan.

Artinya, penanganan ATS harus mengutamakan pendekatan manusiawi, bukan sekadar mengejar penurunan angka statistik.

Target 2029 Harus Diikuti Peta Jalan yang Terukur

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum menyamakan persepsi dengan para camat dan pemangku kepentingan di wilayah.

Ia meminta setiap camat melakukan pemetaan, menyusun rencana aksi, serta menyiapkan langkah tindak lanjut konkret untuk menangani anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.

Dinas Pendidikan juga terus melakukan verifikasi data secara berkala melalui kolaborasi dengan kelurahan dan pemanfaatan aplikasi khusus.

Asep meyakini pendekatan yang tepat dapat membangkitkan kembali semangat anak untuk memperoleh pendidikan.

Ia mencontohkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sejumlah warga yang mengikuti program tersebut bahkan berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk ITB, Polban, dan Unpad.

Program pendidikan kesetaraan menjadi salah satu alternatif penting bagi anak dan warga yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal.

Namun, keberhasilan sejumlah peserta tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan yang lebih luas. Pemerintah tetap perlu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak, tanpa terkendala keadaan ekonomi maupun latar belakang sosial.

Publik Berhak Mengetahui Hasil Nyata Program ATS

Target penuntasan ATS pada 2029 merupakan komitmen yang patut didukung. Namun, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah:

Pertama, berapa jumlah keseluruhan anak tidak sekolah di Kota Bandung berdasarkan data terbaru?

Kedua, berapa jumlah anak yang sudah berhasil ditemukan, diverifikasi, dan dikembalikan ke pendidikan formal maupun nonformal?

Ketiga, apa penyebab dominan anak tidak sekolah di setiap kecamatan dan kelurahan?

Keempat, bagaimana alokasi anggaran dan bentuk dukungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi?

Kelima, bagaimana mekanisme pengawasan agar data yang disampaikan aparatur kewilayahan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan?

Keenam, bagaimana pemerintah memastikan anak yang sudah kembali bersekolah tidak kembali putus sekolah karena persoalan yang belum terselesaikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan program ATS bukan hanya tentang menemukan anak yang tidak sekolah, melainkan memastikan mereka dapat kembali belajar dan mempertahankan keberlanjutan pendidikannya.

Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan sekadar program pemerintah.

Karena itu, rapat koordinasi seharusnya menjadi titik awal kerja nyata yang terukur, bukan berhenti pada penyamaan persepsi dan laporan administratif.

Masyarakat Kota Bandung tentu berharap target 2029 tidak sekadar menjadi janji kebijakan. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya hanya karena kemiskinan, keterbatasan akses, atau lemahnya koordinasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam menangani Anak Tidak Sekolah bukan ditentukan oleh seberapa sering rapat digelar, melainkan oleh seberapa banyak anak yang berhasil memperoleh kembali hak pendidikannya.

BERITA TERKAIT