BANDUNG | CYBERNUSANTARA1.COM – Profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sikap ramah, komunikasi yang baik, keterampilan, serta kemampuan memahami kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menjalin kerja sama strategis dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sekaligus pembukaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus Poltekpar NHI Bandung, Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2026).
Acara dipimpin Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol. Rachmad Iswan Nusi, S.I.K., M.H., yang hadir mewakili Kapolda Jabar Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H.
Turut hadir Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Pengamanan Destinasi dan Pengawasan Irjen Pol. Drs. Krisnandi, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, serta Direktur Poltekpar NHI Bandung Dr. Anwari Masatip beserta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Jabar membacakan amanat Kapolda yang menekankan bahwa kualitas pelayanan kepolisian sangat ditentukan oleh kompetensi, sikap, dan kemampuan personel dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik bukan sekadar menyelesaikan urusan administratif atau menjalankan prosedur, melainkan juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang jelas, tepat, ramah, dan menghormati hak setiap warga.
"Masyarakat menilai pelayanan dari pengalaman yang mereka rasakan. Apakah petugas memberikan penjelasan dengan jelas, menanggapi kebutuhan dengan tepat, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat," ujar Brigjen Pol. Rachmad Iswan Nusi saat membacakan amanat Kapolda Jabar.
Keterampilan di luar tugas kepolisian menjadi nilai tambah
Kerja sama dengan Poltekpar NHI Bandung menjadi salah satu langkah pengembangan sumber daya manusia Polri melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Program ini mencakup sejumlah bidang keterampilan, antara lain pelatihan juru masak, penguasaan bahasa asing, pelayanan publik, keprotokolan, hingga program bantuan pendidikan.
Pengembangan keterampilan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Kemampuan bahasa asing, misalnya, dapat membantu personel berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Sementara kompetensi pelayanan publik dan keprotokolan dapat memperkuat kemampuan anggota dalam memberikan pelayanan yang tertib, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Adapun keterampilan lainnya diharapkan dapat mendukung kebutuhan organisasi sesuai bidang penugasan masing-masing.
Pelatihan harus menghasilkan perubahan nyata
Kapolda Jabar melalui amanat yang dibacakan Wakapolda juga mengingatkan agar kegiatan pelatihan tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama maupun kegiatan seremonial.
Hal terpenting adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Saya tegaskan, hasil pelatihan harus terlihat pada peningkatan kemampuan dan perbaikan cara kerja peserta. Setelah kembali ke satuan kerja, harus ada pengetahuan yang diterapkan, kesalahan yang dapat dikurangi, dan standar pekerjaan yang dilaksanakan dengan lebih baik," kata Rachmad meneruskan pesan Kapolda Jabar.
Pesan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pengembangan SDM tidak semata-mata diukur dari jumlah personel yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari perubahan kompetensi dan kualitas pekerjaan setelah pelatihan selesai.
Dengan demikian, diperlukan komitmen untuk menerapkan hasil pembelajaran serta evaluasi agar manfaat kerja sama dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan program JABAR AMAN
Program peningkatan kompetensi ini juga sejalan dengan arah kebijakan Polda Jawa Barat melalui program JABAR AMAN, yakni Antisipatif, Modern, Akuntabel, dan Nurani.
Kolaborasi antara institusi kepolisian dan lembaga pendidikan vokasi diharapkan mampu menggabungkan pengalaman praktis di lapangan dengan pengetahuan serta keterampilan profesional dari dunia pendidikan.
Pada akhirnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian bukan hanya menjadi kebutuhan internal organisasi, melainkan juga bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, responsif, dan humanis.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin kuat apabila peningkatan kompetensi personel benar-benar tercermin dalam perilaku, kualitas pelayanan, serta tanggung jawab anggota ketika menjalankan tugas di tengah masyarakat.
Sumber: Bidang Humas Polda Jawa Barat