BANDUNG | CYBERNUSANTARA1.COM – Persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Di tengah tantangan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadirkan terobosan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), yang secara resmi diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Program ini membawa pesan penting bahwa persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk membuka akses pekerjaan yang lebih luas.
Namun, di balik optimisme peluncuran Poliran, terdapat satu pertanyaan mendasar yang patut menjadi perhatian publik: Sejauh mana program ini mampu mengubah angka pengangguran menjadi kesempatan kerja yang benar-benar nyata?
Bukan Sekadar Menghubungkan Pencari Kerja dengan Perusahaan
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak bermaksud mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah. Polri hadir sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan berbagai pihak yang memiliki peluang dan kebutuhan tenaga kerja.
Peluncuran Poliran turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Keterlibatan lintas kementerian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangguran membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan kecil, pemberdayaan ekonomi desa, hingga perluasan kesempatan kerja di sektor formal maupun informal.
Meski demikian, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta memperoleh kepastian hak dan perlindungan sebagai pekerja.
Publik Berhak Mengetahui Target dan Hasil Program
Sebuah program publik tidak cukup dinilai dari besarnya acara peluncuran, banyaknya pejabat yang hadir, ataupun luasnya dukungan kelembagaan.
Keberhasilan Poliran seharusnya diukur melalui indikator yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Di antaranya, berapa jumlah pencari kerja yang telah terdata, berapa orang yang mengikuti pelatihan, berapa yang dinyatakan kompeten, berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan, serta berapa yang masih bertahan bekerja setelah beberapa bulan.
Transparansi mengenai target, mekanisme pelaksanaan, anggaran pendukung, dan hasil evaluasi juga penting agar program ini tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana sistem pengawasan dilakukan apabila peserta telah mendapatkan pekerjaan, tetapi menghadapi persoalan upah, ketidakpastian kontrak, atau kondisi kerja yang tidak sesuai ketentuan.
Sebab, persoalan pengangguran bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, melainkan juga memperoleh pekerjaan yang layak dan bermartabat.
Uji Kompetensi Satpam Harus Berujung pada Kesempatan Kerja
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilaksanakan pula uji kompetensi bagi satuan pengamanan (Satpam) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja di bidang jasa pengamanan.
Langkah ini patut diapresiasi karena sertifikasi dan kompetensi menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi persaingan dunia kerja.
Namun, sertifikat kompetensi tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Harus ada kesinambungan antara pelatihan, sertifikasi, kebutuhan perusahaan, dan penempatan tenaga kerja. Jangan sampai masyarakat telah mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk meningkatkan keterampilan, tetapi setelah dinyatakan kompeten tetap kesulitan memperoleh pekerjaan.
Di sinilah pentingnya keterlibatan dunia usaha. Perusahaan tidak cukup hanya hadir sebagai pendukung kegiatan, tetapi perlu memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja secara terbuka dan menyediakan peluang rekrutmen yang nyata.
Pengangguran Bukan Sekadar Persoalan Keamanan
Kapolri juga menyoroti hubungan persoalan pengangguran dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pandangan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat pendekatan sosial dalam menjaga keamanan masyarakat.
Namun, perlu dipahami bahwa seseorang yang menganggur tidak serta-merta berkaitan dengan tindak kriminalitas. Pengangguran merupakan persoalan sosial-ekonomi yang memiliki banyak faktor, seperti keterbatasan pendidikan, ketidaksesuaian keterampilan, minimnya lapangan kerja, hingga ketimpangan kesempatan ekonomi.
Karena itu, pendekatan terhadap pengangguran harus mengedepankan pemberdayaan, kesempatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Membuka akses pekerjaan berarti membantu keluarga memperoleh penghasilan, meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan mengurangi kerentanan sosial.
Dengan demikian, Poliran akan memiliki nilai strategis apabila mampu menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar menjadikan pengangguran sebagai isu keamanan.
Tantangan Terbesar: Konsistensi dan Pengawasan
Kapolri sendiri mengingatkan agar Poliran tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Seluruh jajaran terkait diminta melakukan pengawalan dan pemantauan secara berkelanjutan hingga peserta benar-benar memperoleh kesempatan bekerja.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan program membutuhkan konsistensi setelah acara peluncuran selesai.
Diperlukan sistem pendataan pencari kerja yang akurat, pemetaan kebutuhan industri, pelatihan berbasis kompetensi, kemitraan dengan perusahaan, serta evaluasi berkala yang hasilnya dapat diketahui masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu mengambil peran aktif agar program ini terhubung dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah masing-masing.
Bandung Menjadi Titik Awal, Masyarakat Menunggu Dampaknya
Peluncuran Poliran di Kota Bandung diharapkan menjadi momentum untuk membangun model kolaborasi yang lebih luas dalam mengatasi pengangguran.
Apabila dijalankan secara konsisten, program ini berpotensi menjadi jembatan antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.
Namun, apresiasi terhadap sebuah terobosan harus berjalan beriringan dengan sikap kritis dan pengawasan publik.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan program yang diumumkan dengan baik, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara langsung.
Pada akhirnya, keberhasilan Poliran bukan ditentukan oleh megahnya peluncuran ataupun banyaknya pejabat yang hadir, melainkan oleh berapa banyak masyarakat yang sebelumnya menganggur kini memperoleh pekerjaan, mendapatkan penghasilan yang layak, dan mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera.
Karena ukuran keberhasilan sebuah program bukan terletak pada seberapa meriah ia diluncurkan, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang dihadirkannya bagi kehidupan masyarakat.