SIARAN PERS
RUMAH ASPIRASI WARGA (RAGA)
Bandung| CYBERNUSANTARA1.COM - Rumah Aspirasi Warga (RAGA) menyatakan dukungan terhadap upaya mewujudkan transparansi dalam proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. RAGA menilai keterbukaan merupakan prinsip penting dalam penyusunan regulasi yang menyangkut kepentingan publik dan penegakan hukum di Indonesia.
Pernyataan tersebut menyusul laporan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, khususnya mengenai persoalan keterbukaan draf rancangan undang-undang kepada masyarakat.
RAGA memandang bahwa persoalan ini tidak semestinya diarahkan pada penghakiman terhadap individu atau pihak tertentu sebelum terdapat keputusan resmi dari lembaga yang berwenang. Lebih dari itu, hal mendasar yang perlu menjadi perhatian adalah pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.
Ketua Rumah Aspirasi Warga (RAGA), Ogi Adri Azzuari, menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan akuntabilitas lembaga negara.
"Kami tidak ingin menghakimi siapa pun sebelum ada putusan resmi. Yang kami dorong adalah keterbukaan. Publikasikan draf RUU-nya dan libatkan masyarakat secara nyata. Undang-Undang Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, karena menyangkut kewenangan negara terhadap hak kepemilikan seseorang, proses pembentukannya harus transparan, partisipatif, dan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara," tegas Ogi Adri Azzuari.
Tiga Sikap dan Tuntutan RAGA
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan penegakan hukum yang berkeadilan, RAGA menyampaikan tiga poin utama:
1. Publikasikan Draf RUU Perampasan Aset
RAGA mendorong agar draf RUU Perampasan Aset beserta dokumen pembahasannya dipublikasikan secara resmi melalui saluran informasi yang mudah diakses masyarakat. Keterbukaan dokumen diperlukan agar publik dapat memahami substansi, memberikan masukan, serta mengawasi proses pembentukannya.
2. Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna
Pelibatan masyarakat tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Pemerintah dan DPR perlu membuka ruang dialog yang nyata bagi masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemasyarakatan, praktisi hukum, serta kelompok advokasi untuk menyampaikan pandangan dan memberikan masukan terhadap substansi rancangan undang-undang.
3. Berantas Korupsi Tanpa Mengorbankan Hak Warga Sipil
RAGA mendukung lahirnya regulasi yang efektif untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya sesuai ketentuan hukum. Namun, penerapannya harus disertai mekanisme pembuktian yang jelas, pengawasan yang memadai, proses hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Dorong MKD Bekerja Profesional dan Akuntabel
Selain menyampaikan tiga tuntutan tersebut, RAGA mendukung MKD DPR RI untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
RAGA berharap proses tersebut dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan dengan tetap menghormati hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi serta memperoleh perlakuan yang adil.
Menurut RAGA, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir suatu kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana proses kebijakan tersebut disusun, dibahas, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ajak Masyarakat Kawal Secara Konstruktif
RAGA mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset secara damai, santun, kritis, dan berbasis data.
Perbedaan pandangan hendaknya disampaikan melalui ruang demokrasi yang sehat, tanpa ujaran kebencian, fitnah, maupun serangan personal.
Bagi RAGA, transparansi bukan hambatan dalam pemberantasan korupsi, melainkan fondasi untuk memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja bagi kepentingan rakyat.
Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi instrumen pemberantasan kejahatan yang kuat, sekaligus menjamin keadilan dan melindungi hak seluruh warga negara.
Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk sikap dan komitmen Rumah Aspirasi Warga (RAGA) dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
RUMAH ASPIRASI WARGA (RAGA)
Ketua,
Ogi Adri Azzuari