JAKARTA | CYBERNUSANTARA1.COM – Dinamika mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian dalam perspektif hukum tata negara. Persoalan pengunduran diri, kemungkinan pemakzulan, hingga mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden dinilai harus diselesaikan berdasarkan konstitusi, bukan sekadar kompromi politik.
Pakar hukum dan Lawyer Nasional, Dr. Firman Candra, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepastian konstitusional dalam setiap proses pergantian pejabat negara, terutama pada jabatan strategis setingkat Wakil Presiden.
Menurut Firman, terdapat perbedaan mendasar antara pengunduran diri dan pemakzulan. Keduanya memiliki konsekuensi serta prosedur hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pengunduran diri merupakan pilihan yang paling tepat, atau justru terdapat persoalan konstitusional yang harus terlebih dahulu diuji melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum. Negara tidak boleh menjadikan pengunduran diri sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban apabila memang terdapat dugaan pelanggaran konstitusi,” ujar Dr. Firman Candra kepada redaksi Cybernusantara1.com, Jumat 13 November 2026.
Pemakzulan Harus Berdasarkan Bukti dan Konstitusi
Firman menjelaskan, Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur prosedur pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
“Pemakzulan bukan instrumen untuk memuaskan kepentingan politik. Harus ada alasan konstitusional, bukti yang cukup, dan proses hukum yang benar. Namun, apabila memang terdapat dasar hukum untuk pemakzulan, mekanisme tersebut tidak boleh diabaikan hanya karena yang bersangkutan memilih mengundurkan diri,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi sebelumnya. Namun, setiap proses harus tetap memperhatikan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Siapa yang Layak Menggantikan Gibran?
Mengenai figur pengganti Gibran, Firman menilai Indonesia membutuhkan sosok yang memiliki kapasitas kenegaraan, pengalaman pemerintahan, integritas, kemampuan diplomasi internasional, serta pemahaman mendalam terhadap persoalan ekonomi dan hukum nasional.
Ia menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan kompensasi kekuasaan, dan bukan sekadar pelengkap Presiden.
“Pengganti Wakil Presiden harus merupakan figur yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan. Indonesia membutuhkan negarawan yang matang, berintegritas, memiliki pengalaman mengelola persoalan nasional, serta mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” ungkapnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih salah satunya dalam sidang MPR.
Dengan demikian, pengisian jabatan tersebut tidak dapat dilakukan melalui penunjukan sepihak oleh Presiden ataupun keputusan partai politik semata.
Jangan Sampai Menjadi Beban Keuangan Negara
Firman juga menyoroti pentingnya efisiensi keuangan negara dalam setiap proses transisi kepemimpinan.
Menurutnya, jabatan publik harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat. Setiap pengeluaran negara, termasuk hak keuangan dan fasilitas pejabat negara, harus memiliki dasar hukum, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Keuangan negara bukan milik pribadi pejabat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dasar hukum dan memberikan manfaat bagi rakyat. Jangan sampai ketidakpastian politik justru menciptakan pemborosan anggaran dan menambah beban APBN,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan biaya negara tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur konstitusional. Efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan kepastian hukum.
Pergantian Orang Harus Diikuti Perbaikan Tata Kelola
Menutup keterangannya, Dr. Firman Candra menegaskan bahwa persoalan pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional.
“Indonesia tidak boleh terjebak pada pergantian figur semata. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pejabat negara memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap konstitusi. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang efektif, bukan sekadar stabilitas politik di atas kertas,” pungkasnya.
Ukuran keberhasilan pergantian Wakil Presiden bukan hanya siapa yang menduduki jabatan tersebut, melainkan sejauh mana prosesnya menjaga konstitusi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Penulis : Dr. Firman Candra, S.E., S.H., M.H. (Lawyer Nasional dan Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum)